Bupati KSB Terima 2 Penghargaan Terbaik Kategori Indeks Kelola APBD 2019

Penapewarta – Sumbawa Barat

Warga Sumbawa Barat patut berbangga hati, kepemimpinan Firin-Fud dalam empat tahun tarakhir telah membawa Sumbawa Barat sebagai Kabupaten yang penuh dengan sederetan prestasi tingkat Regional dan Nasional. Terbaru menjadi kabupaten Terbaik dalam Kategori Indeks Kelola APBD 2019.

Dua penghargaan Terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan diterima oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin,MM. Adapun anugerah penghargaan dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) di Ballroom Djakarta Theater di Jakarta, Kamis malam (28/11/19).

Penghargaan pertama, KSB sebagai Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesehatan. Ini diberikan karena kinerja dan pengelolaan APBD oleh Pemerintah KSB sangat efektif dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Berbagai program kesehatan sangat pro rakyat, seperti ditanggungnya iuran BPJS bagi seluruh atau 100 persen warga kurang mampu dengan kegiatan Kartu Pariri Sehat terintegritas BPJS/KIS dan berbagai program lainnya, alhasil konsen Pemda untuk kesehatan masyarakat membawa KSB memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan (IPMK) terbaik ke enam secara nasional dan menjadi terbaik pertama di lingkup Provinsi NTB.

Adapun penghargaan kedua, sebagai Kabupaten/Kota Terbaik kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesejahteraan. Ini diberikan karena kinerja dan efektifitas pengelolaan APBD KSB telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan kategori kedua tersebut merupakan hasil dari implementasi visi daerah, yakni Terwujudnya Hak-Hak Dasar Masyarakat KSB yang Sejahtera dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong.

Sejak menjabat 2016 lalu, dengan menggulirkan Program Daerah Pemberdayaan Gorong Royong (PDPGR), Bupati dan Wakil Bupati fokus berkhidmat memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan, yakni pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Kartu Bariri, mulai dari Bariri Kartu Tani, Bariri Ternak, Bariri UMKM dan Kartu Bariri Nelayan.

Program lainnya adalah perhatian terhadap warga lansia dan disabilitas melalui Kegiatan Kartu Pariri Lansia dan Disabilitas. Kegiatan pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pemberian dana sosial berkelanjutan bagi warga miskin dan kegiatan peningkatan kesejahteraan lainnya. Hasilnya pada 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,97 persen dan menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia dengan penurunan angka kemiskinan paling progresif. (***/humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *