Sumbawa Barat Usulkan Perubahan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Nasional dan Provinsi

Penapewarta – Sumbawa Barat

Pemda Sumbawa Barat telah mengusulkan perubahan status jalan Kabupaten sepanjang 13,08 Km menjadi jalan Provinsi dan sepanjang 35,54 km menjadi jalan Nasional.

” Dalam bulan ini, Bupati Sumbawa Barat telah mengajukan perubahan status jalan Kabupaten ke pihak terkait, yakni ke Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram, ” terang Sekretaris DPUPRPP Sumbawa Barat, Novrizal Zainsyah di ruang kerjanya. Selasa (10/12/2019).

Jalan Kabupaten yang diusulkan menjadi jalan propinsi, meliputi Jalan Maluk Sekongkang sepanjang 3,59 Km, Jalan Arif Rahman Hakim sepanjang 0,45 Km, Jalan Sudirman 0,78 Km, Jalan Ahmad Yani 0,73 Km, Jalan Lasap (sebagian) 0,63 Km, Jalan Undru 0,76 Km, Jalan Taliwang – Fajar (sebagian) 4,54 Km dan Jalan Batu Ble – Mura Beru (sebagian) sepanjang 1,60 Km.

Adapun untuk Jalan Kabupaten yang diusulkan menjadi jalan Nasional meliputi Jalan SJN – Kuang Busir (sebagian), Jalan Kuang Busir – Tua Nanga, Jalan Kertasari – Tua Nanga, Jalan Taliwang – Kertasari (sebagian), Jalan Plamlagi – Banjar Sari, Jalan Taliwang – Banjar (sebagian), Jalan Perjuk – Banjar dan Jalan Bertong – Perjuk.

” Jalan Non Status sepanjang 7,1 Km juga diusulkan menjadi jalan provinsi, yakni Jalan Belisung – Telaga Bertong sepanjang 5,51 Km dan Jalan Bundaran KTC – Telaga Baru sepanjang 2,20 Km. Jalan non status lainnya juga diusulkan menjadi jalan Nasional, yakni Jalan PL Poto Tano – Simpang Spakek sepanjang 6,62 Km, ” jelas Novrizal, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, salah satu tujuan perubahan status jalan Kabupaten adalah Merasionalisasikan pengelolaan inprastruktur jalan di bumi pariri lema bariri. Oleh Karena itu, usulan perubahan status jalan dan penambahan jalur baru baik itu jalan nasional dan jalan provinsi bertujuan untuk mendukung keberadaan PLTU dan pengembangan Kawasan pariwisata dan kelancaran distribusi hasil pertanian jagung dan budidaya rumput laut disepanjang pesisir pantai Kawasan Barat..

Pembangunan infrastruktur penunjang yang terkait dengan sarana dan prasarana aksesibilitas dan mobilitas penduduk, terutama yang bergerak di sektor riil antara lain pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu pendukung bagi pembangunan di KSB dan itu telah sejalan dengan RPJM dan agenda pemerintah tentang pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kawasan.

Dengan tersedia dan lancarnya transportasi jaringan jalan antar kecamatan – desa dan kabupaten akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, lapangan kerja dan aktifitas sosial ekonomi masyarakat lainnya, sehingga program dan prospek ke depan pemerintah mengupayakan tingkat tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

” Sebagai dukungan terhadap permohonan tersebut, Bapak Bupati selaku Kepala Daerah telah menyatakan sanggup melakukan pembebasan lahan apabila usulan perubahan dan penambahan status jalan nasional dan jalan provinsi ini dipenuhi, ” tandas Novrizal. (P-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *