Sumbawa Barat – Penapewarta
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memperkuat komitmennya dalam keterbukaan informasi publik, salah satunya melalui langkah strategis menaikkan status kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi Tipe A.
Transformasi besar ini dipaparkan langsung saat menerima Visitasi Lapangan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, Kamis (15/10).
Peningkatan status ini menjadi fondasi utama digitalisasi daerah sekaligus penyokong transparansi data untuk menyukseskan 7 program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju bagi masyarakat.
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, yang mendongkrak status Diskominfo KSB dari Tipe C naik kelas menjadi Tipe A.
Dengan status Tipe A ini, Diskominfo KSB kini bertindak sebagai PPID Utama sekaligus juru bicara pemerintah daerah dengan menaungi empat bidang strategis:
* Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
* Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital
* Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
* Bidang Statistik dan Persandian
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah menegaskan bahwa peningkatan kelembagaan ini merupakan langkah taktis instansinya untuk memaksimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memperkuat infrastruktur IT, mengelola satu data daerah, serta menjamin keamanan siber.
Langkah ini juga didukung dengan penguatan peran PPID Pembantu di setiap badan publik KSB agar integrasi data berjalan cepat dan akurat.
Menariknya, tata kelola data yang terintegrasi ini menjadi mesin penggerak utama bagi keberhasilan program unggulan daerah, yaitu Program Kartu Sumbawa Barat Maju.
Program ini menaungi 7 layanan dasar masyarakat yang meliputi: Maju Pendidikan, Maju Kesehatan, Maju UMKM, Maju Tani Ternak, Maju Perumahan, Maju Sosial, dan Maju Perikanan.
Meski transparansi data program digencarkan, Pemkab KSB menjamin bahwa penyediaan data tetap berjalan ketat sesuai koridor hukum yang berlaku, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat.
Melalui visitasi ini, Pemkab Sumbawa Barat mengantongi potret evaluasi yang jelas untuk terus berbenah, demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang semakin tertata, akuntabel, dan responsif dari waktu ke waktu. (*)