Sosialisasi TPPO: Bupati Amar Ajak Seluruh Elemen Bentengi Masyarakat
Taliwang – Penapewarta
Dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih dalam penanganan menjadi pengingat serius bahwa praktik pemberangkatan tenaga kerja secara non-prosedural masih mengancam warga Sumbawa Barat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam agenda Sosialisasi Disnakertrans KSB tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 di Kedai Sawah, Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Selasa (8/9).
Sosialisasi digelar bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kewaspadaan, dan kesadaran masyarakat, khususnya pencari kerja, terhadap bahaya TPPO dalam proses rekrutmen dan penempatan kerja ke luar negeri.
Dalam kegiatan itu, peserta juga diarahkan untuk mengenali bentuk-bentuk TPPO, memahami modus rekrutmen non-prosedural, serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai calon pekerja migran.
Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber dari berbagai sektor, yaitu Made Setyaningrum dari BP3MI NTB, Aiptu Susilo dari Polres Sumbawa Barat, serta Riski Dwi Hadiputra dari Imigrasi TPI Kelas II Sumbawa.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menekankan bahwa pencegahan TPPO harus dibarengi perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih jalur pekerjaan, terutama di tengah bergesernya orientasi angkatan kerja Sumbawa Barat dalam dua dekade terakhir.
Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Disnakertrans, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat desa karena kepala desa dan lurah merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya.
Bupati berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji manis dan proses yang serba cepat.
“Kita harus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Jangan sampai karena tergiur janji manis atau proses yang serba cepat, akhirnya justru menjadi korban penipuan dan eksploitasi di negeri orang,” harapnya.
Ia juga meminta pengawasan diperkuat sejak dari lingkungan tempat tinggal agar rencana keberangkatan warga untuk bekerja ke luar negeri dapat diketahui dan dipastikan menempuh jalur yang sesuai.
“Saya minta kepada Pak Camat, Pak Kades, Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, mari kita pasang mata dan telinga di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada lagi warga kita yang terbujuk rayu lalu diberangkatkan secara non-prosedural,” tandas Bupati. (*)