Sumbawa Barat Borong Penghargaan Kemendagri, Kantongi Insentif Fiskal Rp2,5 Miliar
Jakarata – Penapewarta
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumbawa Barat berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus dengan total insentif fiskal mencapai Rp2,5 miliar.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., di Hotel Bidara, Jakarta, pada Kamis (17/9). Keberhasilan ini menjadi bukti nyata atas komitmen pelayanan publik yang optimal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Sumbawa Barat dinilai unggul dalam dua kategori utama yang menjadi fokus penilaian Kemendagri dari total empat kategori yang dilombakan. Kategori pertama adalah Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, di mana Sumbawa Barat sukses menyabet peringkat terbaik kedua tingkat kabupaten dan berhak atas dana apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.
Penilaian di sektor ini meliputi aspek krusial seperti kemudahan akses faskes, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, hingga program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.
Prestasi kedua diraih pada kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan. Pada sektor ini, Sumbawa Barat menempati peringkat terbaik ketiga tingkat kabupaten dan mendapatkan tambahan pendanaan sebesar Rp1 miliar.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dana insentif fiskal sebesar Rp2,5 miliar tersebut dipastikan akan dialokasikan penuh untuk mendukung peningkatan pelayanan dan infrastruktur daerah.
Pemerintah daerah berkomitmen mengelola dana ini secara akuntabel demi kemaslahatan masyarakat, terutama untuk pembenahan fasilitas wajib dan penanganan masalah strategis daerah.
Capaian luar biasa ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)