Komisi I DPRD KSB Dorong Eksekutif Tekan Angka Pengangguran
Penapewarta – Sumbawa Barat
Komisi I DPRD Sumbawa Barat mendorong pemerintah daerah untuk membuat langkah kongkrit guna menekan angka pengangguran. Salah satunya dengan memprioritaskan para pencari kerja untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di batu hijau.
Wakil Ketua Komisi I, Mohammad Hatta mengatakan, pihaknya selalu mengawasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja, serta terus mendorong eksekutif untuk menciptakan formulasi menekan angka pengangguran.
” Salah satunya memaksimalkan peluang kerja yang sudah tersedia, seperti di batu hijau project baik di perusahaan induk maupun di subkonya, serta perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di wilayah Sumbawa Barat, ” kata Hatta, sapaan akrabnya. Rabu(04/12/2019) sore.
Hatta menambahkan, langkah tersebut mesti dibarengi dengan upaya kongkrit menghentikan praktek droping tenaga kerja dari luar Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak sesuai prosedur.
Terkait adanya statement yang mengatakan bahwa Komisi I hanya berkoar-koar saja, tentu itu pernyataan yg sangat lucu dan cenderung tidak paham akan fungsi-fungsi Lembaga Negara di Daerah. Ini sangat disesalkan karena seharusnya memberi pemahaman yang meluruskan dan mencerdaskan kepada masyarakat akan tugas pokok dan fungsi cabang-cabang Lembaga Negara.
” Ketika anggota DPRD KSB dikatakan berkoar-koar atau berbicara lantang itu adalah bagian dari tugas Konstitusi sebagai anggota DPRD, Parlemen itu kan gedung berbicara. iya, kami anggota-anggota DPRD di tugaskan utk berbicara. Sekali lagi pahami dulu terkait tupoksi Lembaga Negara, dan jangan minta atau memaksakan DPRD seperti Eksekutif, ” tandas Hatta.
Meski demikian, Hatta sangat memaklumi bahwa statement tersebut semangat dan tujuannya untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, Bumi Pariri Lema Bariri.
Terkait meningkatnya angka pengangguran, Komisi I menilai bahwa salah satu penyebabnya karena jumlah angka lulusan Sekolah SMU yang tidak bisa melanjutkan study ke perguruan tinggi. Ini kemungkinan karena faktor ekonomi keluarga atau sebab lain.
Adanya tamatan SMA sederajat yang tidak melanjutkan study, secara otomatis menyumbang terhadap Sektor angka pengangguran, ditambah lagi lulusan S1 yang belum mendapatkan pekerjaan meski pos lapangan pekerjaan tersedia namun belum dimanfaatkan maksimal oleh dinas terkait.
Komisi I, Sambung Hatta, sudah menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang semangatnya untuk menuju ke penurunan angka penggangguran. Kemudian UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) KSB terus didorong untuk di upgrade guna menciptakan jebolan-jebolan BLK yang siap pakai di pasar kerja yg ada di KSB, khususnya Perusahaan-Perusahaan Tambang yang ada di Batu Hijau.
” DPRD Sumbawa Barat, Khususnya sesuai dengan tufoksi kami Komisi I, kami terus mendorong pemerintah daerah untuk membuat langkah kongkrit guna menekan angka pengangguran di bumi pariri lema bariri, ” tandas Hatta. (P-01)